Perubahan Undang-undang Telekomunikasi, Efektifkah?

Mei 11, 2008 at 4:58 pm Tinggalkan komentar

Pada tataran filosofi, telekomunikasi telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Kapitalisme dan globalisasi ekonomi kemudian menempatkan industri tersebut sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, perusahaan-perusahaan multinasional di bidang telekomunikasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan pesat, apalagi setelah perkembangan teknologi memungkinkan “penggabungan” dengan industri informasi. Komodifikasi industri komunikasi dan informasi di tingkat global pun tak terelakkan.

Sementara itu, dari sisi teknologi, terjadi perubahan yang fundamental ke arah konvergensi yang menggabungkan sekat-sekat sektoral antara informasi dan telekomunikasi. Dengan konvergensi misalnya, siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, tetapi juga menjadi ranah penyedia jasa telekomunikasi.

Konvergensi pun kemudian menjadi keniscayaan dengan dukungan teknologi NGN (Next Generation Network). Teknologi masa depan yang sedang dalam tahap pengembangan ini berbasis protokol internet (IP-based). Penggunaan teknologi pengalamatan internet versi baru (IPv6) menjadi salah satu andalan teknologi NGN. Dengan NGN semua jenis infrastruktur dapat saling berkomunikasi dan broadband.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, arah perkembangan industri dan bisnis telekomunikasi juga mengikuti tren dunia. Langkah menuju konvergensi juga sudah ditempuh oleh para penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi. Produk jasa konvergensi pun sudah mulai memasuki tahap komersialisasi.

Di sisi lain, pemerintah tetap harus memegang filosofi telekomunikasi adalah “komoditas” vital, strategis, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara terhadap telekomunikasi tetap harus dipertahankan karena telekomunikasi berkaitan erat dengan pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan tidak dapat diperbarui.

Dengan perkembangan yang telah dan akan terjadi, negara dituntut untuk memainkan peran yang seimbang. Untuk menghapus digital divide, masyarakat diharapkan dapat menikmati kenyamanan produk TIK. Selain itu, masyarakat yang tidak mampu dibantu dengan hadirnya Universal Service Obligation (USO).

Dengan demikian, pada kondisi sekarang dan mendatang, negara dituntut untuk memfasilitasi atmosfir yang kondusif terhadap terjadinya persaingan yang sehat, fair, dan adil untuk semua pelaku bisnis di bidang TI.

Perlu Instrumen
Salah satu instrumen untuk menciptakan keadaan yang kondusif tersebut adalah keberadaan regulasi berupa undang-undang dan produk turunannya. Pada kondisi sekarang, regulasi yang langsung berkaitan dengan telekomunikasi adalah Undang Undang No 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Namun, karena tren ke arah konvergensi sudah tak terelakkan, maka banyak hal terjadi. Pertama, perkembangan konvergensi tidak bisa diakomodasi oleh UU No 36/1999. Sebab, UU ini dibuat dengan filosofi yang bersifat sektoral. Kedua, perkembangan konvergensi berpontensi mengalami hambatan atau situasi kontraproduktif bila dihadapkan pada sejumlah perundangan yang ada saat ini, khususnya UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran karena berbagai kerancuan yang ada.

Mengingat konvergensi telah mengaburkan sekat-sekat sektoral, maka UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran perlu dicabut karena dipandang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, dibutuhkan perangkat Undang-undang yang relevan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU PPP) yang menyatakan, jika perundangan yang esensinya sudah tidak relevan berarti bisa dicabut dan dibuat UU baru.

Materi pengganti UU 36/1999 nantinya mengandung beberapa hal. Nantinya, telekomunikasi akan tetap dikuasai oleh negara. Bentuk penguasaan oleh negara diwujudkan dalam pengaturan peruntukan sumber-sumber daya alam terbatas (a.l. frekuensi radio dan penomoran) serta mengatur hak-hak dari penyelenggara dan masyarakat. Selain itu, diatur juga mengenai standardisasi teknis perangkat atau peralatan telekomunikasi.

Pada dasarnya telekomunikasi akan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, telekomunikasi juga membantu pertumbuhan perekonomian nasional dan pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan telekomunikasi harus diarahkan untuk memecahkan masalah kesenjangan ketersediaan sarana antara daerah perkotaan dan pedesaan (digital divide) serta pemerataan penyebaran informasi.

Sementara itu, frekuensi radio dan penomoran sebagai sumber daya terbatas harus dioptimalkan pemanfaatannya dan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara bukan pajak. Penetapan penggunaannya harus melalui pelelangan secara terbuka. Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, mandiri, dst.

Lantas bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi kegiatan pengawasan dan penetapan kebijakan pembangunan telekomunikasi, mengatur peruntukan dan pemanfaatan frekuensi radio, serta menyediakan subsidi dana pembangunan, dan penetapan penyelenggara telekomunikasi di daerah USO.

Tidak ada lagi pembedaan antara jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dengan jaringan untuk penyelenggaraan penyiaran. Karena itu, perizinan menganut unified licensing. Artinya setiap pemegang izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat menyediakan seluruh jenis jasa telekomunikasi (termasuk penyiaran).

Selain itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan telekomunikasi di daerah, terutama di daerah terpencil. Pemerintah pun harus memberikan insentif, antara lain dalam bentuk keringanan pajak, biaya penggunaan frekuensi, dan biaya hak penyelenggaraan.

Sementara mengenai kepemilikian asing dalam bentuk modal saham perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi sampai 10 tahun ke depan tidak perlu dibatasi. Namun pihak asing harus tetap bermitra dengan pihak Indonesia dalam perimbangan kepemilikan saham yang wajar.

Dengan demikian, penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia antara lain didasarkan pada asas kemandirian dan kepercayaan pada diri sendiri. Namun sebagai langkah untuk alih dan penguasaan teknologi, kesiapan dalam berkompetisi serta dukungan dana untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, keikutsertaan asing dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap dibutuhkan.

About these ads

Entry filed under: hukum&regulasi. Tags: .

Tutorial Membuat Virtual Computer Menggunakan VIRTUALBOX Membuat Router menggunakan Mikrotik OS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


latest knowledge

Kategori

banner:

zwani.com myspace graphic comments

zwani.com myspace graphic comments

zwani.com myspace graphic comments
zwani.com myspace graphic comments
zwani.com myspace graphic comments

kalender

Mei 2008
S S R K J S M
    Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 955 hits

chat disini


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: